SEJARAH PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

No Tahun Pemerintahan Kebijakan 1 1808 Gubernur Jenderal Herman Willem Deandels (1808-1811) 1.  Membentuk Dienst van het Boschwezen (Jawatan Kehutanan) 2.  Mengeluarkan Peraturan pemangkuan hutan di Jawa (26 Mei 1808) yang memuat prinsip-prinsip: a.   Pemangkuan hutan sebagai domein Negara dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan Negara b.   Penarikan pemangkuan hutan dari kekuasaan Residen dan dari jurisdiksi wewenang Mahkamah Peradilan yang ada. c.   Penyerahan pemangkuan hutan kepada dinas khusus di bawah Gubernur Jenderal, yang dilengkapi dengan wewenang administratif dan keuangan serta wewenang menghukum pidana. d.   Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar, dan perusahaan dengan eksploitasi secara persil dijamin keberadaannya, dengan kewajiban melakukan reforestasi dan pembudidayaan lapangan tebangan e.   Semua kegiatan teknis dilakukan rakyat desa, dan mereka yang bekerja diberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f.    Kayu-kayu yang ditebang pertama-tama harus digunakan untuk memenuhi keperluan Negara, dan kemudian baru untuk memenuhi kepentingan perusahaan swasta g.   Rakyat desa diberikan ijin penebangan kayu menurut peraturan yang berlaku. 2 1811-1816 Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles Pemerintahan jajahan Inggris tidak begitu memperhatikan persoalan hutan di Jawa. 2 1865 1.  Dikeluarkan Boschordonantie voor Java en Madoera 1865 (UndangUndang Kehutanan untuk Jawa dan Madura 1865) 2.  Dikeluarkan Reglement Kehutanan 1865 dimana prinsip pokoknya antara lain : eksploitasi hutan jati dilakukan semata-mata untuk kepentingan pihak partikelir, yang dapat dilaksanakan 2 (dua) cara. Pertama, pihak swasta yang diberikan konsesi penebangan hutan jati diwajibkan membayar pachtschat (uang sewa) setiap tahun kepada pemerintah Hindia Belanda, yang dihitung dengan taksiran nilai harga kayu dalam setiap persil menurut lamanya konsesi yang diberikan. Kedua, kayu-kayu yang ditebang pihak penerima konsesi diserahkan kepada pemerintah, dan pihak swasta penerima konsesi menerima uang pembayaran upah tebang, sarad, angkut dalam hitungan per elo kubik (1 elo = 68,8 cm), melalui tender terbuka dan penawaran yang diajukan dalam sampul tertutup. 3 1830-1870 Gubernur Jenderal Van Den Bosch Adanya kebijakan Sistem Cultur Stelsel (Sistem Tanam Paksa) 4 1870 Dikeluarkan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria), dimana terdapat Agrarische Besluit yang memuat adanya Domeinverklaring 1870 yang mengklaim bahwa setiap tanah (hutan) yang tidak dapat dibuktikan adanya hak di atasnya maka menjadi domain pemerintah. Pengelolaan SDH banyak mengalami kendala antara lain : -     Keterbatasan tenaga ahli di bidang kehutanan -     Efek dari penerapan system tanam paksa menimbulkan perubahan kondisi hutan di Jawa yang banyak dibuka untuk

SEJARAH PENGELOLAAN HUTAN DI JAWA Masa Pemerintah Kolonial Belanda

			lahan perkebunan.
5	1873		-   Jawatan Kehutanan/ Dienst van het Boschwezen membentuk organisasi territorial kehutanan berdasarkan STB No.215 Tahun 1873, Dimana Hutan di Jawa dibagi 13 Daerah Hutan (luas 70.000-80.000 ha kawasan hutan jati & lebih luas 80.000 ha untuk non jati) -   13 daerah hutan tersebut adalah : Karesidenan Banten dan Kabupaten Cianjur; Karesidenan Priangan, Kerawang, dan Cirebon; Karesidenan Tegal dan Pekalongan; Karesidenan Semarang; Karesidenan Kedu, Bagelen, dan Banyumas; Karesidenan Jepara; Kabupaten Rembang dan Blora; Karesidenan Surabaya, Madura, dan Pasuruan; Karesidenan Probolinggo, Besuki, dan Banyuwangi; Karesidenan Kediri; Karesidenan Madiun; Kabupaten Ngawi dan Karesidenan Surakarta
6	1874		Pada tanggal 14 April 1874 diundangkan Reglemen Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura 1874. Hal penting yang diatur : -     Pengaturan mengenai pemisahan pengelolaan hutan jati dengan hutan rimba non jati; -     Hutan jati dikelola secara teratur dan ditata dengan pengukuran, pemetaan, dan pemancangan pal-pal batas, serta dibagi dalam wilayah distrik-distrik hutan; -     Eksploitasi hutan jati diserahkan pengusahaannya kepada pihak swasta. -     Pemangkuan hutan rimba yang tidak dikelola secara teratur diserahkan kepada Residen di bawah perintah direktur Binnelands Bestuur, dan dibantu seorang Houtvester Dalam perkembangannya Reglemen ini mengalami perubahan mulai tahun 1897, 1913, 1927, 1932 dan 1937.
7	1890		Pemerintah  colonial  Belanda  membentuk  Perusahaan  Hutan  Jati (Djatibedrijf)   untuk mengintensifkan pengelolaan hutan jati di Jawa dan Madura, sedangkan pengelolaan kawasan hutan rimba non jati diserahkan  wewenangnya  kepada  Dinas  Hutan  Rimba  (Dienst  de Wildhoutbossen).

Masa Pemerintah Jepang

No	Tahun	Pemerintahan	Kebijakan
1	1942	Jepang	8 Maret 1942 Belanda takluk pada Jepang
2	1942-1945		-   Jawatan Kehutanan Belanda (Dient van het Boschwezen) diganti namanya menjadi Ringyo Tyuoo Zimusyo -   Ordonansi Hutan Jawa dan Madura 1927 (Staatsblad 1927 No. 221 serta Verordening Kehutanan tahun 1932 (Staatsblad 1932 No. 446) dinyatakan tetap berlaku oleh pemerintah Dai Nippon untuk mengelola hutan di Jawa dan Madura -   Pengelolaan hutan di luar Jawa dan Madura ditangani oleh Pemerintah Pusat, tetapi sebagian juga ditangani oleh Pemerintah Swapraja (Zelf besturende Landschappen dan Inheemse Rechtsgemeenschappen). -   Eksploitasi hutan pada masa Jepang diarahkan untuk membangun industry kapal untuk perang dan keperluan logistik perang termasuk keuangan untuk membiayai perang.

Masa Pasca Kemerdekaan RI

No	Tahun	Pemerintahan	Kebijakan
1	1945	RI	17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan
2	1946-1947		-   Desember 1946 Jawatan Kehutanan membentuk satu tim penerjemah yang ditugaskan menerjemahkan peraturan-peraturan hukum kehutanan yang diproduk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan sebagai bahan pembentukan peraturan hukum kehutanan yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pembukaan UUD 1945. -   Tanggal 20-22 Maret 1946 yang diselenggarakan di Madiun telah berhasil membentuk Pedoman Kerja Jawatan Kehutanan tahun 1946, sebagai penjabaran dari kebijakan politik pemerintah di bidang pengelolaan hutan. Kemudian, berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Jawatan Kehutanan tanggal 4 Juli 1947 Nomor 2758/KBK/Yg. dibentuk satu Panitia Peraturan Kehutanan, yang diberikan tugas untuk meyusun rancangan peraturan-peraturan di bidang kehutanan. -   Pada tanggal 12 Agustus 1947 pemerintah Indonesia membentuk Jawatan Kehutanan Sumatera berdasarkan Surat Keputusan Wakil Presiden R.I. Nomor I/WKP/SUM/47 yang berkedudukan di Bukititnggi. Wilayah kerja Jawatan Kehutanan Sumatera meliputi, (1) Daerah Pengawasan (Inspeksi) Kehutanan Sumatera Utara, yang berkedudukan di Tarutung, meliputi Karesidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli; (2) Daerah Pengawasan (Inspeksi) Kehutanan Sumatera Tengah, yang berkedudukan di Buktitinggi, meliputi Karesidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi; (3) Daerah Pengawasan (Inspeksi) Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Lubuklinggau, meliputi Karesidenan Palembang, Bengkulu, dan Lampung
3	1952		Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1952 Jawatan Kehutanan diberikan wewenang untuk menguasai dan mengelola tanah-tanah Negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Kemudian, wewenang penguasaan tanah-tanah hutan oleh Jawatan Kehutanan semakin dipertegas dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara No. 14 Tahun 1953), yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 25 Januari 1919 No. 33 (Staatsblad 1911 No. 110).
4	1951		Dibentuk Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Hutan Luar Jawa dan Madura, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Jawatan Kehutanan tanggal 25 Oktober 1951 No. 1767/KD/I/4, guna menyeragamkan peraturan pengelolaan hutan di luar Jawa dan Madura.
5	1957		Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 169) tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan, Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I. Di sisi lain, untuk memperkuat kelembagaan di bidang pengelolaan hutan, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian tanggal 17 Maret 1951 No. 1/1951 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, dan Tugas Kementerian Pertanian, yang menegaskan tugas

			dan kewajiban Jawatan Kehutanan yang berada di dalam lingkungan
6	1960		Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara
7	1961		Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 17 sampai No. 30 Tahun 1961 tentang Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara ( PERHUTANI) Meliputi : Badan Pimpinan Umum (BPU ) Perhutani dan Perhutani-Perhutani Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tenggah, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan/Tenggara, dan Maluku.
8	1963		Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1963 (LN.  Tahun  1963  No.  57)  tentang  Penunjukan  Hutan-hutan  yang Pengusahaannya diserahkan kepada Perhutani.
9	1964		-   Pemerintah membentuk Departemen Kehutanan sebagai institusi negara  yang  diberi  wewenang  mengelola  dan  mengusahakan hutan di seluruh wilayah Indonesia. -   Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  1  Tahun  1964  ditegaskan bahwa salah satu tugas Departemen Kehutanan adalah merencanakan,  membimbing,  mengawasi,  dan   melaksanakan usaha-usaha   pemanfaatan   hutan   dan   kehutanan,   terutama produksi dalam arti yang luas di bidang kehutanan, untuk meninggikan derajat kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan Negara secara kekal.
10	1967		Pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (LN. Tahun 1967 No. 8 dan Tambahan LN. No. 2823).
11	1970		-   Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 yunto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH). -   Setelah Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan, mulailah kegiatan eksploitasi sumber daya hutan secara besarbesaran dilakukan pemerintah, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan  Irian  Jaya  (Papua),  melalui  pemberian  konsesi  HPH  dan HPHH kepada pemilik modal asing maupun modal dalam negeri dalam bentuk Badan Usaha Milik Suasta ( BUMS) maupun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN ). -   Kemudian   disusul Peraturan Pemerintah Nomor   7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Tanaman Industri (HP-HTI),
12	1971		Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun 1971 tentang Perencanaan Hutan. Terjadi  kejanggalan  dimana  Peraturan  tentang  eksploitasi  sudah setahun  dikeluarkan  tetapi  peraturan  perencanaan  baru  diterbitkan setahun kemudian
13	1985		Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1985   tentang   Perlindungan   Hutan   baru   dikeluarkan   pemerintah setelah operasi pemegang HPH dan HPHH berlangsung selama lebih dari 15 tahun lamanya
14	Tahun 1980-an		-   Pemerintah/Perhutani   mengeluarkan kebijakan tentang program Kehutanan Sosial (social forestry). -   Program ini menginvestasikan 5 persen dari pendapatan bersih

			untuk proyek kehutanan social guna mengurangi degradasi hutan. -   Sebelumnya    era    tahu         60    an    ada    Program    MALU (mantra=jagawana, lurah=kepala desa) tahun 1972 Program Kesejahteraan  Masyarakat  (Prosperity  Approach),  tahun  1982 Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), 1984 Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT), Program Agroforestry/Tumpangsari
15	1999		Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
16	2001		Kebijakan lahirnya PHBM  tertuang dalam  Surat Keputusan Dewan Pengawas  Perum  Perhutani nomor  : 136/Kpts/Dir/2001  tanggal 29 Maret  2001  tentang  Pengelolaan  Sumber  daya  Hutan  Bersama Masyarakat
17	2002		Diterbit-kannya Surat Keputusan nomor :   001/Kpts/Dir/2002 tanggal tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu tanggal 2 Januari 2002 dan Surat Keputusan nomor :   002/Kpts/Dir/2002 tanggal 2 Januari 2002   tentang   Pedoman   Sumbangan   Perhutani   kepada   Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Hutan
18	2007		Diterbitkan      keputusan      Direksi      perum      perhutani      Nomor 268/KPTS/DIR/2007    tentang    Pengelolaan    Sumberdaya    Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM-Plus)

Pengelolaan Hutan Oleh Perhutani

No	Tahun	Kebijakan
1	1960	Undang-Undang No 19 /Prp/1960 tentang Perusahaan Negara
	1961	-   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur -   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 Tentang Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah -   Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1961 Tentang Penyerahan penguasaan Hutan- hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara
2	1969	Perpu 1 tahun 1969 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Bentuk Usaha-Usaha Negara
3	1972	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur dan Jawa Tengah digabung menjadi Perum Perhutani, yang memiliki dua unit yaitu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.
4	1978	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.
5	1986	Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1986 tentang Perum Perhutani dengan wilayah kerja Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat.
6	1999	Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1986 tentang Perum Perhutani diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 1999 tentang Perum Perhutani karena menyesuaikan dengan PP Nomor 13 tahun 1989 tentang Perum
7	2001	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang pengalihan bentuk Perum Perhutani menjadi Persero
8	2003	PT Perhutani (Persero) dirubah kembali menjadi Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2003 tentang Perhutani.