jurnal hukum

PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) MELALUI PENGUATAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)

(Suatu Kajian Hukum Penguatan Kapasitas LMDH dan

Peningkatan Efektivitas PHBM di Desa Dampit,

Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi)

Sigit Sapto Nugroho¹

¹adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

Abstract

Research of this law cope to know role PHBM, study and analyse the factors influence the effectiveness PHBM, study and analyse the factors influence pengatan institute capacities LMDH in improvement of effectiveness PHBM in Countryside Dampit District Bringin Sub-Province Ngawi.

Keyword : Reinforcement LMDH and effectiveness PHBM

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.  Penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperbaiki potensi dan keanekaragaman daerah.

Perlu diingat bahwa otonomi tidak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa otonomi dalam basis perekonomian komunitas. Selama perekonomian suatu komunitas bergantung kepada perekonomian nasional dan/ atau internasional dan warga komunitas tidak mempunyai wewenang untuk mengaturnya, maka tentu akan terjadi pembatasan otonomi dalam pengambilan keputusan.  Konsekuensi dari adanya otonomi adalah desentralisasi dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputuan. Hal ini konsisten dengan prinsip-prinsip pemberdayaan (empowerment), didalam keputusan-keputusan suatu sistem yang terdesentralisasi, maka struktur/ organisasi dan proses/ kegiatan akan lebih terbuka (accessible) bagi warga, dan kapasitas warga untuk berpartisipasi serta mempengaruhi struktur dan proses tersebut akan meningkat dengan nyata.  Hubungan antara otonomi dengan desentralisasi juga konsisten dengan prinsip keberlanjutan atau kelestarian, karena struktur-struktur sosial yang kecil cenderung lebih tahan hidup dan mudah berintegrasi dengan lingkungannya.  Otonomi dan desentralisasi mempunyai kaitan erat dengan kemandirian (self-reliance) (Nugroho, 2003: 39). Kemandirian komunitas diartikan bahwa komunitas mengutamakan nilai-nilai sosial untuk dapat hidup terus bersandar pada sumberdaya yang dimilikinya.

Otonomi yang dimiliki desa merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pemenuhan kebutuhan mereka sesuai dengan potensi lokal yang tersedia di desa. Berbagai potensi sumberdaya yang tersedia dapat dikelola, dimanfaatkan, dan dikembangkan secara berkelanjutan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal pengelolaan hutan, otonomi dan devolusi harus dapat memperbaiki hutan dalam waktu sesingkat mungkin, kemudian diterapkan system pengelolaan hutan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dengan berlandaskan  kepada kelestarian ekosistem, serta dapat menguatkan kapasitas pemerintah daerah (Bakhtiar, Irfan, Sandi Ari, 2001:30)

Partisipasi masyarakat desa dapat dikembangkan dengan lebih luas, tidak terbatas sebagai pelaksana dan penerima manfaat dari program pengembangan masyarakat, tetapi diharapkan secara aktif dapat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan peran aktif dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, terutama yang dapat mewadahi aspirasi masyarakat serta melakukan evaluasi dan kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Untuk menunjang peran partisipasi aktif dari masyarakat desa, diperlukan adanya kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat sendiri (bottom up), bukan lagi bentukan dari pemerintah (top down).  Sehubungan dengan itu, diperlukan langkah-langkah baik oleh pemerintah maupun masyarakat (stakeholders) sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam yang tersedia pada tingkat lokal, dengan tetap menjaga dan memelihara kelestarian potensi sumberdaya alam tersebut. Hal ini dapat dijadikan model bagi terciptanya pembangunan berbasis kompetensi masyarakat lokal dan model pembangunan berkelanjutan.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dengan tipologi desa sekitar hutan, kerusakan sumberdaya alam hutan, keluarga miskin dan pengangguran merupakan masalah sosial desa ini yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah, swasta dan LSM (stakeholders). Berbagai program pengembangan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui berbagai pendekatan. Langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi ini telah dilakukan diantaranya munculnya beberapa program pengembangan masyarakat diantaranya Jaringan Pengaman Sosial (JPS), RASKIN (Beras Masyarakat Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Dalam konteks otonomi daerah setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Untuk merespon dan mengakomodasikan dinamika pengelolaan sumber daya hutan, pada tanggal 29 Maret 2001 Perum Perhutani  menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani (Selaku Pengurus Perusahaan) Nomor 136/KPts/Dir/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang dalam pelaksanaan program-programnya didasarkan pada inisiatif dan prakarsa dari masyarakat, jadi bersifat bottom up (Nugroho, 2003:12) 

Di Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, terdapat sebuah sistem pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang dibentuk pada tahun 2001. Ide pembentukan LMDH berasal dari aspirasi warga Desa sendiri secara bottom up, dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa. Tujuan didirikannya LMDH adalah pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat  yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan keseimbangan ekologi. Potensi lokal dan partisipasi masyarakat akan dapat digali dan diberdayakan secara optimal sebagai kekuatan pembangunan. Walau bagaimanapun dengan adanya program PHBM melalui LMDH, paling tidak akan menjadi pembelajaran bagi pesanggem (penggarap) dalam melaksanakan proses perencanaan program pengembangan masyarakat.  Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan proses perencanaan di dalam LMDH tersebut diharapkan nantinya pesanggem (penggarap) dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di desanya. Peran aktif LMDH sebagai suatu kelembagaan di Desa Dampit, merupakan aspek yang strategis dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.    Bagaimana peran PHBM melalui kelembagaan LMDH terhadap perubahan taraf hidup pesanggem (penggarap) di Desa Dampit ?

2.    Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas kebijakan PHBM  dan yang mempengaruhi kapasitas kelembagaan LMDH di Desa Dampit?

3.    Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi dalam penguatan kapasitas kelembagaan LMDH dalam  peningkatkan efektivitas PHBM di Desa   Dampit ?

      Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang ingin dicapai  antara lain  :

a.   Mengetahui peran PHBM melalui kelembagaan LMDH terhadap perubahan taraf hidup pesanggem (penggarap) di desa Dampit.

b.   Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan PHBM dan  yang mempengaruhi kapasitas kelembagaan LMDH di Desa Dampit.

c.   Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan kapasitas kelembagaan LMDH dan meningkatkan efektivitas PHBM di desa Dampit.

Manfaat Penelitian

a.    Secara Teoritis, memberikan sumbangsih pemikiran, baik berupa perbendaharaan konsep, metode, preposisi, ataupun pengembangan teori dalam kasanah studi ilmu hukum dan masyarakat, Dalam hal ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

b.    Kegunaan Praktis, diharapkan dapat menjadi masukan model kebijakan yang partisipatif, bertumpu pada warga masyarakat, khususnya Departemen Kehutanan, Perum Perhutani, dan Pemda dalam membuat kebijakan agar lebih aplikatif dan aspiratif.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

   Melihat dari latar belakang dan pokok permasalahan yang dijelaskan dimuka maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (naturalistik). Dengan demikian tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dasar pertimbangan :

1.  Penelitian ini menganalisa pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat  melalui lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Dampit Kecamatan Bringin kabupaten Ngawi sesuai situasi yang wajar (natural setting)

2.  Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian.

3.  penelitian mendeskripsikan dan memberikan interprestasi atas data yang ditemukan dilapangan.

4.  Penelitian menganalisis fenomena yang ditemukan dari data dilapangan.

5.  Data yang didapat diuraikan dalam bentuk kalimat, untuk memperoleh gambaran secara detail, lengkap dan jelas mengenai masalah dalam penelitian. (Nasution,S, 1992:11)

Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Selanjutnya mengungkap proses faktual dari peristiwa hukum kongkrit. 

Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.  Peneliti  menetapkan lokasi penelitian dengan alasan antara lain:

1.    Lokasi ini merupakan lokasi bekas penjarahan secara besar-besaran mulai tahun 1998 sampai pertengahan Januari 2001 yang kurang lebih ada 931,8 ha hutan jati terjarah.

2.    Lokasi penelitian juga merupakan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) waduk Pondok sebagai kawasan penyangga kebutuhan air untuk pertanian di wilayah Kabupaten Ngawi sebelah timur (kecamatan Padas dan sekitarnya)

Untuk mengurangi adanya aksi penjarahan dan perusakan kawasan hutan  dilakukan perencanaan yang holistik dan partisipatif yang melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan pola Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di desa-desa sekitar hutan wilayah BKPH Bringin.

Sumber Data

  Data  penelitian ini terdiri dari :

1.  Data Primer yaitu data-data yang diperoleh dari studi di lapangan di mana hukum dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan Untuk dapat mengetahui apakah peraturan atau kebijakan yang diterapkan dilapangan tersebut efektif  atau tidak harus melakukan pengamatan langsung dimasyarakat dimana kebijakan atau program PHBM itu dilaksanakan. Baru setelah menemukan gambaran dilapangan akan dihubungkan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi.

2.  Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari studi dari berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya hutan. Tidak pula dilupakan peraturan-peratuiran yang bersifat operasinal dalam pelaksanaan PHBM melalui LMDH.

Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini digunakan teknik gabungan, yaitu:

· Wawancara mendalam (depth interview). Sumber data dapat diperoleh dari informan kunci dimana lewat teknik wawancara digali data selengkap-lengkapnya, tidak saja apa yang diketahuinya, apa yang dialaminya, tetapi juga ada apa dibalik pandangan atau pendapatnya. 

· Pengamatan (observation) lapangan yaitu untuk mendapatkan data yang tidak dapat digali melalui wawancara peneliti akan  melakukan pengamatan baik langsung maupun tidak langsung pelaksanaan PHBM di Desa Dampit

· Studi Dokumen, yaitu mengambil data tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan PHBM dan peraturan operasional lainnya

Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan  dengan observasi sedapat mungkin meminimalisir keterasingan peneliti dengan para responden dan sekaligus dapat bekerja sama dengan baik dengan responden. Hal ini adalah penting karena pada strata tertentu dipastikan tidak dapat memberikan informasi yang lugas, apa adanya, karena dengan alasan tertentu data yang bersifat sensitif untuk dikonsumsi keluar (Sanapiah, 1990:54-55). Untuk observasi ini harus dilakukan dari hal yang paling umum sampai pada hal yang paling khusus (Nasution, S, 1992:99-100)

Analisa  Data

Data-data yang telah terkumpul akan dianalisa  secara analisis interaktif yang terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sanapiah, 1990:6). Proses analisa data dikonstruksikan lewat strategi atau pendekatan yang bertumpu pada logika pikir induksi konseptual satu pihak, dan logika emik dipihak lain. Disini peneliti akan mengkonstruksikan semua fakta empiris untuk kemudian membangun hipotisa dan diikuti dengan merumuskan konklusi (Moleong, 1996:53-54).

            Kalau melihat dari dua pendapat tersebut, saya mengambil jalan tengah bahwa setelah data-data (data primer, data sekunder) terkumpul, maka akan dilakukan analisa. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai peraturan yang terkait dengan PHBM dicocokan dengan pelaksanaan dilapangan (data primer). Adakah kendala atau hambatan yang ada untuk itu dibahas dengan menggunakan teori yang cocok/relevan. Dengan kata lain sudah menghubungkan langsung antara data primer, sekunder  dan inilah rangkaian analisis secara deskriptif kualitatif.

 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Peran PHBM melalui LMDH terhadap Perubahan Taraf Hidup Pesanggem (penggarap)

Kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagai dalam pemanfaatan waktu, berbagi dalam pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung. Dalam mewujudkan visi dan misi Perum Perhutani sebagai pihak pengelola sumberdaya hutan maka dalam rangka meningkatkan keberhasilan pengelolaan hutan pihak Perhutani membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (pesanggem/ penggarap) melalui program PHBM.  Keterlibatan pesanggem (penggarap) dalam program PHBM diwujudkan dalam wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)  “Bumi Lestari” yang dibentuk oleh masyarakat Desa Dampit dengan difasilitasi oleh pemerintah desa dan Perum Perhutani. Dalam upaya untuk memberdayakan dan merubah taraf hidup pesanggem (penggarap) di Desa Dampit, wadah LMDH sangat berperan dalam: (Nugroho, 2003:83)

a. Memfasilitasi pesanggem (penggarap) dan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan PHBM.

b. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan kondisi serta karakteristik sosial pesanggem (penggarap) sebagai tujuan mensejahterakan dan merubah taraf hidup pesanggem (penggarap).

c. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta pesanggem (penggarap) dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan dan keberlangsungan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

d. Meningkatkan pendapatan negara, desa, pesanggem (penggarap) dan pihak yang berkepentingan secara simultan.

PHBM melalui LMDH merupakan model pengelolaan hutan yang relatif bisa diterima baik oleh berbagai kalangan. Sebagai sebuah model pengelolaan, PHBM tentu mempunyai akar filosofi yang melandasinya. Dengan demikian, pelaksanaan PHBM melalui LMDH bukan sekedar program yang sepele, tidak mengakar, dan uji coba. Di dalamnya terdapat landasan filosofi yang apabila ditelaah akan menghasilkan sebuah semangat pengelolaan yang proporsional, berimbang, lebih membawa maslahat, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Jelasnya PHBM adalah model pengelolaan ideal yang dapat dijadikan alternatif-solutif permasalahan hutan, karena kemitraan dan pengambilan keputusan oleh masyarakat local menjadi ciri minimum dari menejemn hutan berbasis masyarakat (Nurjaya, 1999:14)

PHBM melalui LMDH dirancang untuk menampung segala perubahan yang diinginkan oleh lingkungan eksternal disekeliling Perum Perhutani. Kelahiran PHBM melalui LMDH itu sendiri memang didorong oleh beragam tekanan persoalan sosio-kultural yang mengelilingi Perum Perhutani. Agaknya memang sudah menjadi tradisi kita, bahwa akibat dari beragam tekanan persoalan kmudian dapat memaksa diri untuk memunculkan ide-ide solutif. Demikian pula dengan latar belakang munculnya gagasan PHBM, setelah permasalahan gangguan keamanan hutan kian semarak dan diantaranya diwarnai tindakan penjarahan hutan.

PHBM melalui LMDH sendiri menurut pengkaji secara konseptual merupakan pilah langkah yang tepat. Hanya saja, pada tahapan implementasinya masih diperlukan serangkaian langkah penyempurnaan.  PHBM melalui LMDH merupakan instrumen yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan tuntutan ekternal. Problemanya adalah di tingkat emplementasinya. Benarkah warga desa sekitar hutan memang menuntut lahan, bukannya hal lain, karena di jaman kini rasanya orang desa pun mulai enggan bertani.

Menurut penulis secara kuantitatif memang tidak bisa diukur. Tapi minimal untuk tingkat kebutuhan mendasar hidup pesanggem (penggarap) dapat tercukupi, dengan PHBM.  Implementasi PHBM melalui LMDH di Desa Dampit dimulai tahun 2001 masih tergolongan baru, sehingga belum banyak memberikan perubahan terhadap taraf hidup para pesanggem (penggarap) di Desa Dampit secara signifikan.

Namun demikian berdasarkan evaluasi terhadap program PHBM, pelaksanaan PHBM di Desa Dampit telah menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap pengembangan ekonomi lokal, yaitu meningkatkan pendapatan pesanggem (penggarap) pada khususnya, hal ini seperti yang disampaikan Bapak Diyo (Wawancara tanggal 6 Januari 2010) :  “ .....bahwa ada salah seorang pesanggem (penggarap), dari hasil pertanian/ perkebunan jagung yang dipanen dari petak hutan Desa Dampit dapat untuk membeli perabot rumah “

PHBM memberikan peluang kerja ekonomi warga miskin, para pesanggem (penggarap) yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin dapat bekerja menggarap petak hutan dibawah tanah tegakkan dengan sistem tumpangsari, dimana hasilnya seluruhnya untuk pesanggem (penggarap)/ petani hutan.  Adapun jenis tananman yang ditanam dalam sistem tumpangsari diantaranya adalah jagung, pisang, ketela pohon/ singkong, ubi rambat, kacang tanah, padi, dan lain sebagainya. Pemasaran hasil pertanian/ perkebunan melalui tumpangsari dilakukan melalui pengepul. Dengan demikian melalui PHBM dapat memberikan pendapatan tambahan bagi pesanggem (penggarap)/ petani hutan.

Disamping itu meningkatnya kegiatan ekonomi alternatif, yaitu munculnya industri rumah tangga dari pengolahan hasil hutan, seperti kayu bakar. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bpk. Sutrisno (wawancara 6 Januari 2010) : “ ....dengan ikut sebagai pesanggem disamping kita bisa menggarap petak hutan untuk berkebun, kita juga bisa mendapatkan kayu bakar dan daun jati yang bisa dijual ”

Dengan PHBM di Desa Dampit adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak kurang lebih 300 orang, dengan perincian 150 orang sudah terdaftar dalam buku anggota LMDH, sedangkan 150 orang belum terdaftar dalam buku anggota sebagai anggota resmi. Dengan PHBM telah memotivasi penggalian potensi swadaya masyarakat, dengan pembentukan kelembagan LMDH.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas PHBM

Di dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Perum Perhutani, LMDH dan pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian program PHBM di Desa Dampit dapat dilihat dari beberapa aspek dalam struktur akses dan kontrol sumberdaya hutan dalam PHBM, yaitu : (Nugroho, 2003:93-94)

1. Program Kerja.

Program kerja disusun dengan melibatkan berbagai unsur yang terlibat dalam program PHBM yang tentunya didasarkan pada kondisi dan potensi pangkuan hutan dan karakteristik masyarakat setempat. Program kerja disusun dalam upaya untuk mengelola secara menyeluruh setiap tahapan kegiatan pengelolaan hutan selama 1 (satu) daur tanam jati dari tahap penanaman, penjarangan dan tebang habis tegakan pohon hutan. Akan tetapi dikarenakan kondisi hutan di Desa Dampi merupakan tanaman muda, maka dari ketiga tahapan tersebut baru tahap penjarangan tanaman yang bisa dilaksanakan.  Keterlibatan berbagai unsur terkait dalam penyusunan program kerja disampaikan Bapak Subiyanto (Ketua LMDH Desa Dampit) :

“Proses penyusunan program kerja dilakukan bersama-sama antara LMDH dengan Perum Perhutani. Pada saat itu beberapa program kerja banyak ditawarkan oleh pengurus akan tetapi harus juga disesuaikan dengan kepentingan Perum Perhutani. Sehingga diharapkan kepentingan kedua belah pihak dapat terwakili. Program kerja yang disepakati meliputi kegiatan pelestarian fungsi dan manfaat hutan mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan”

Walaupun program kerja telah tersusun dalam renstra dan disusun dengan melibatkan pihak Perum Perhutani, LMDH dan pihak terkait, namun pada pelaksanaannya belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.  Hal tersebut disebabkan berbagai kendala yaitu tidak mengakarnya kepengurusan LMDH Desa Dampit dan potensi tanaman hutan wilayah BKBH Bringin  yang masih relatif muda sehingga belum dapat menghasilkan sesuai yang diharapkan.

   2. Peranserta LMDH dan Pesanggem (penggarap)

Salah satu peranan LMDH adalah meningkatkan peranserta (partisipasi) LMDH dan warga pesanggem (penggarap) serta pihak yang berkepentingan  terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Peranserta (partisipasi) pengurus LMDH dan pesanggem (penggarap) dapat diwujudkan dalam setiap kegiatan (tahap perencanaan, pembiayaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan). Bentuk partisipasinya dapat diwujudkan dengan kehadiran dalam setiap kegiatan, ide, gagasan, usulan pendapat dalam perencanaan program, kesediaan menjadi pengurus, dan partisipasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh pesanggem (penggarap) dalam mengolah lahan sekitar hutan dan ikut menjaga keamanan hutan.

 a. Peranserta Pengurus LMDH Berdasarkan kenyataan dilapangan dapat dijelaskan peranserta pengurus LMDH diwujudkan hanya baru sebatas pada tahapan perencanaan (dengan menghadiri dan memberikan pendapat pada pertemuan perumusan rencana program kerja), pengorganisasian (dengan kesediaan untuk menjadi pengurus LMDH). Namun peranserta (partisipasi) mereka saat ini perlu adanya dorongan agar lebih aktif dalam kepengurusan LMDH. 

Kondisi di atas didasarkan penyataan informan Suhino selaku ketua BPD Desa Dampit (Wawancara 8 Januari 2010) :

 “Pada saat sosialisasi memang terlihat respon dan harapan yan besar dari masyarakat pada program PHBM. Kesediaan beberapa orang untuk menjadi pengurus jugas sangat dihargai. Apalagi pada saat penyususnan program kerja bersama (Perum Perhutani dan LMDH. Terlihat semangat yang besar dari beberapa pengurus dalam mengajukan usulan program kerja. Namun pada pelaksanaannya, setelah ada kendala/ hambatan semangat mereka sepertinya mulai mengendur dan menjadikan LMDH Desa Dampit kurang aktif”. 

b.  Peranserta Pesanggem (penggarap)

Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan tingkat partisipasi yang masih terbatas pada pesanggem (penggarap) yang sudah menggarap sebelum LMDH terbentuk. Di luar penggarap tersebut pesanggem masih bersifat pasif dan cenderung kurang responsif terhadap keberadaan LMDH. Partisipasi pesanggem tersebut diwujudkan secara tidak langsung dalam mengelola dan mengolah lahan kosong disekitar dengan tanaman palawija. Disamping itu, mereka juga ikut merawat dan menjaga keamanan tanaman tegakkan kayu hutan. Partisipasi ini diwujudkan secara sadar dan sukarela karena mereka juga merasa mendapat manfaat dari hutan di sekitarnya. Kondisi di atas didasarkan pernyataan informan Mbah Karyo (wawancara 8 Januari 2010) selaku penasehat LMDH yang menyatakan :

“Dalam program PHBM Perum Perhutani mengharapkan kepada pesanggem (penggarap) agar ikut menjaga dan merawat hutan. Karena pesanggem merasakan telah mendapat manfaat dari hutan di sekitarnya maka mereka secara bertanggung jawab dan sukarela ikut menjaga dan merawat hutan.  Saya berharap agar hal ini bisa terus berlangsung karena ini sangat bermanfaat baik bagi pesanggem (penggarap) karena mendapat penghasilan dari tanaman mereka maupun bagi Perum Perhutani karena tanaman kayu jatinya jadi terawat dan aman dari kerusakan dan pencurian”.

 Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan informan Bapak subiyanto selaku Ketua LMDH yang menyatakan :

“Justru saat ini pesanggem (penggarap) yang lebih banyak berperan dalam memelihara dan menjaga kelestarian hutan. Hal itu mereka lakukan karena mereka juga melakukan aktifitas mengolah lahan sekitar hutan dengan tanaman yang menghasilkan. Dan mudah-mudahan kondisi ini bisa tetap berlangsung karena memberikan keuntungan bersama baik bagi pesanggem (penggarap) maupun Perum Perhutani”

c. Jaringan Kerjasama

Adanya jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan program dan kegiatan PHBM. Kerjasama yang bisa dilakukan antara lain dengan pihak-pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga yang akan menanamkan modalnya di LMDH.  Dalam kenyataan kondisi di lapangan menunjukkan sudah terbinanya kerjasama yang intensif yang dilakukan LMDH Desa Dampit dengan pihak ketiga.

Program PHBM yang implementasinya dilaksanakan melalui LMDH memberikan harapan besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar hutan, namun berdasarkan evaluasi program yang peneliti lakukan masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahannya dibidang struktur akses dan kontrol sumberdaya hutan, yaitu : rendahnya kwalitas pengurus, keanggotaan pesanggem (penggarap) tidak mengutamakan dari desa yang setempat, rendahnya pengawasan di lapangan, tidak adanya ketegasan sanksi bagi LMDH yang lalai dalam kewajiban. Belum adanya pemerataan ekonomi dalam pengelolaan petak hutan bagi masyarakat lokal, dan belum mengarah pada penanganan keluarga miskin secara optimal.

Kenyataan diatas mengindikasikan bahwa struktur akses dan kontrol sumberdaya alam hutan belum memberikan arah akses kepada pesanggem (penggarap) di sekitar hutan Desa Dampit sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mengelola hutan secara partisipatif, atas kemitraan, keterpaduan, ketersediaan, dan sistem sharing. Program PHBM dalam proses pengembangan masyarakat untuk mewujudkan kelembagaan LMDH sebagai wadah perjuangan LMDH belum dijadikan instrumen membangun kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama serta menggali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan, namun sebaliknya pesan-pesan moral terlupakan oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh LMDH sehingga upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dari golongan bawah dapat terabaikan. 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas PHBM dalam proses pelaksanaan program pengembangan masyarakat, strategi yang dapat dilakukan adalah perbaikan struktur akses dan kontrol sumber daya alam hutan, yang meliputi beberapa aspek di bawah ini. Melihat situasi dan kondisi demikian perlu dilakukan penataan struktur akses dan kontrol sumberdaya hutan yang ada dalam pangkuan Desa Dampit.  Sehingga akan terjadi keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan antara Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan sesuai dengan jiwa dan prinsip dasar PHBM.  Dalam struktur Kelembagaan, meningkatkan kwalitas pengurus, pelatihan dan pergantian pengurus/ resufel pengurus. Keanggotaan/ peserta diutamakan dari desa yang bersangkutan. Perlunya terobosan mandiri dari LMDH, modal berasal dari hasil sharing/ kredit Perum Perhutani. Dibentuknya satuan pengawas intern di LMDH.

Dalam struktur Perum Perhutani, membuka peluang kegiatan lainnya untuk mengikut sertakan LMDH dalam pengelolaan hutan (seperti : pemberdayan, pembuatan persemaiann, jasa penebangan, angkutan dan survey). Peningkatan pengawasan di lapangan. Ketegasan sanksi bagi LMDH yang lalai dalam kewajiban. Dalam struktur Pemerintah Daerah/ Dinas Terkait, peningkatan keterpaduan masing-masing dinas terkait dalam pemberdayaan LMDH.  Memberikan pelatihan usaha-usaha produktif bagi LMDH.  Baik faktor pendorong maupun penghambat bagi peningkatan efektivitas PHBM dalam melaksanakan program-program pengembangan masyarakat dapat berasal dari dalam diri Perum Perhutani (internal) maupun dari luar Perum Perhutani (eksternal).

Faktor pendorong PHBM yang paling kuat adalah adanya pelibatan aspirasi dan prakarsa masyarakat, pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi dibidang ekonomi saja, tapi dibidang sosial dan sumberdaya alam hutan, adanya perpaduan antara pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, meningkatkan pendapatan keluarga pesanggem, memberi peluang kerja ekonomi warga miskin, adanya penyerapan tenaga kerja, dan memotivasi penggalian potensi swadaya masyarakat.

Faktor penghambat PHBM (Nugroho, 2003:94-95) adalah, rendahnya pemahaman pesanggem tentang PHBM, rendahnya kinerja LMDH, dan lemahnya pengawasan LMDH.  Berdasarkan kajian pengembangan masyarakat yang telah dilakukan dapat diidentifikasikan faktor lain pendorong bagi peningkatan efektivitas PHBM dalam pelaksanaan program-programnya. Hal ini terungkap melalui serangkaian wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan Focused Group Discussion (FGD) dengan informan yang menginginkan PHBM berkemampuan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat, khususnya yang belum terlibat dalam kegiatan PHBM.  

Faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan program-program PHBM yang muncul dari pesanggem (pengarap) dapat dilihat dari rendahnya pemahaman pesanggem (penggarap) dalam pengelolaan hutan karena kurangnya sosialisasi hukum kebijakan PHBM kepaa masyarakat dan rendahnya partisipasi pesanggem (penggarap) dalam pengelolaan hutan, rendahnya nilainilai (agama, budaya, hukum) yang dianut pesanggem (penggarap), belum adanya lembaga sosial yang mendorong kesadaran pesanggem (penggarap) dalam pengelolaan hutan, serta belum tumbuhnya kearifan lokal dalam pengelolaan hutan.

Harapan PHBM untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional guna mencapai visi dan misi Perum Perhutani, yaitu pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem di pulau Jawa secara adil, demokratis, efesien dan profesional guna mewujudkan keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat mendapat berbagai kendala, seperti adanya kesenjangan antara konsep dan implementasinya juga dipengaruhi oleh faktor kinerja LMDH yang mandiri.

3.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penguatan Kapasitas LMDH dalam Efektivitas  PHBM

Dalam kaitan penguatan kapasitas bagi LMDH sangat perlu dalam rangka memberdayakan pengurus LMDH. Bila kualitas kinerja pengurus LMDH sudah memadai, diharapkan mereka dapat lebih aktif dan konsisten mensosialisasikan program LMDH kepada pesanggem (penggarap). Melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelembagaan yang ada, sosialisasi program LMDH diharapkan dapat membangkitkan antusias pesanggem (penggarap) dalam program LMDH.  

Pelaksanaan program LMDH di Desa Dampit menunjukkan bahwa upaya LMDH dalam merubah taraf hidup pesanggem (penggarap) dan mengembangkan kapasitas kelembagaan setempat, ternyata belum diimbangi dengan pengakaran kelembagaan masyarakat setempat. Prakarsa dan dukungan yang memadai dari pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya, seperti pemerintah desa, pengusaha, dan LSM sudah terlihat namun belum optimal, sehingga kerjasama dan gerakan sinergis yang optimal antara pelaku-pelaku pembangunan lokal tersebut dalam meningkatkan taraf hidup pesanggem belum terwujud. Seperti yang dikatakan salah seorang tokoh masyarakat Desa Dampit, Bapak Suwito (wawancara tanggal 8 Januari 2010):

“LMDH yang ada di Desa Dampit walaupun sudah berbadan hukum dan memiliki anggaran dasar organisasi masih perlu di tingkatkan kinerja pengurusnya dan menjalin kerjasama dengan pemerintah desa, sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan SDM pengurus LMDH “

Berdasarkan data hasil kajian evaluasi yang dilakukan sebenarnya LMDH sebagai kelembagaan masyarakat yang mengakar sudah berpihak kepada masyarakat golongan bawah, menyuarakan aspirasi masyarakat dan menjadi motor penggerak penanggulangan kemiskinan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Keberhasilan yang selama ini telah dicapai LMDH dalam pelaksanaan program-programnya berdasarkan asas-asas pengembangan masyarakat, bisa menjadi peluang untuk menciptakan keberlanjutan dalam upaya-upaya kepada peningkatan kesejahteraan pesanggem (penggarap) dan keseimbangan ekologi yang dilaksanakan secara mandiri oleh pesanggem (penggarap).  Beberapa persoalan kinerja LMDH yang dijumpai dalam implementasi programnya saat ini diidentifikasi sebagai berikut : a. Kinerja LMDH yang terbentuk selama ini masih belum cukup berkemampuan (mandiri) dalam menumbuh kembangkan kapasitasnya sendiri untuk melayani tuntutan kebutuhan nyata dari dinamika pembangunan di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal, yang meliputi keanggotaan, kepengurusan, alat kelengkapan organisasi, dan dipengaruhi faktor eksternal, kebijakan pemerintah dan kelembagaan lain.  b. Tujuan utama LMDH yang semula, yakni pemberdayaan kepada pesanggem (penggarap) melalui berbagai program-program di sektor pengelolaan sumber daya hutan dan peningkatan taraf hidup pesanggem (penggarap), belum sepenuhnya terlaksana. LMDH belum sepenuhnya berorientasi kepada pesanggem (penggarap) miskin serta belum mampu mengakses berbagai sumber daya yang ada maupun sumber daya luar bagi kepentingan peningkatan taraf hidup pesanggem (penggarap). c. Kepengurusan LMDH sebagian besar tidak cukup mengakar, walaupun sudah melalui mekanisme pemilihan langsung oleh seluruh warga Desa Dampit. Pengurus LMDH masih mempuyai hubungan kekerabatan dengan kepala desa, yang berpengaruh terhadap keanggotaan pengurus didominasi oleh orang-orang yang dekat dengan kelompok tertentu. 

Berbijak pada persoalan strategis di atas, maka beberapa hal yang menjadi landasan pemikiran bahwa kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan LMDH sesungguhnya diperlukan sebagai sebuah upaya menyiapkan dan mengantarkan LMDH untuk memasuki tantangan tugas dan fungsinya sesuai dengan LMDH paradigma baru, yaitu :

a.  LMDH yang mandiri marupakan “Kunci Strategis” bagi upaya keberlansungan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan.

b.  Diperlukan reorientasi pemahaman LMDH paradigma baru yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di LMDH dan masyarakat serta stakeholders tingkat desa.

c.  Perlunya pelembagaan proses-proses pembangunan partisipatif melalui pelaksanaan siklus kegiatan LMDH dengan pendekatan baru. 

d.  Diperlukan restrukturisasi kelembagaan dan perbaikan manajemen LMDH serta agar lebih berpihak pada pesanggem (penggarap) golongan bawah, mengakar dan mampu menjadi motor penggerak di bidang pengelolaan sumber daya hutan dan peningkatan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. 

Disadari bahwa untuk menumbuhkembangkan kapasitasnya, perlu diberikan bantuan teknis sehingga mampu mengakses berbagai sumberdaya internal dan eksternal yang diperlukan .Keberadaan LMDH yang belum sepenuhnya mencerminkan sebagai lembaga masyarakat seperti yang diharapkan,

Berdasarkan kajian pengembangan masyarakat yang telah dilakukan dapat diidentifikasikan faktor lain pendorong bagi penguatan kelembagaan LMDH dalam pelaksanaan program-programnya. Hal ini terungkap melalui serangkaian wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan Focused Group Discussion (FGD) dengan informan yang menginginkan kelembagaan LMDH berkemampuan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan kelompok pesanggem (penggarap), khususnya yang belum pernah berpartisipasi dalam kegiatan LMDH.

Harapan LMDH untuk menjadikan LMDH mandiri sebagai salah satu syarat bagi proses pembangunan berkelanjutan di sektor pengelolaan sumber daya hutan dan peningkatan taraf hidup masyarakat mendapat berbagai kendala, seperti adanya kesenjangan antara konsep dan implementasinya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong dan penghambat terwujudnya LMDH yang mandiri.

Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan LMDH, prinsip-prinsip LMDH harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang menjadi acuan, landasan dan penerapan dalam seluruh proses kegiatan yang meliputi pelayanan, pengelolaan, kepemimpinan dan manajemen. Prinsip-prinsip tersebut harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan serta dilestarikan oleh semua pelaku dan stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan LMDH. Prinsip-prinsip yang diperlukan LMDH adalah sebagai berikut : a. Demokrasi, b.Partisipasi, c. Transparansi dan Akuntabilitas, d. Prinsip kebersamaan. Dengan demikian model pengelolaan hutan yang dilakukan LMDH bertujuan : Disatu sisi sebagai strategi untuk mengakomodasi dua kepentingan yang berbeda dari aktor-aktor yang menggunakan hutan sebagai sumber kehidupan dan disisi lain sebagai taktik untuk mengintegrasikan partisipasi masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan (Nurjaya, 2001:7).

Kesimpulan

a.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PHBM di Desa Dampit telah memberikan pengaruh positif terhadap perubahan taraf hidup pesanggem (penggarap). Namun demikian dalam implementasinya PHBM belum efektif, hal ini dipengaruhi faktor belum diimplementasikannya program kerja PHBM dengan baik, rendahnya peran serta LMDH dan pesanggem (penggarap), serta belum luasnya jaringan kerjasama. Kapasitas LMDH masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh faktor rendahnya SDM pengurus, rendahnya kapasitas anggota, rendahnya ketaatan pesanggem terhadap norma/ aturan yang ada, serta rendahnya kinerja LMDH.

b.  Kinerja LMDH belum mampu menumbuhkembangkan kapasitasnya untuk melayani tuntutan kebutuhan nyata dari pesanggem (penggarap). Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kwalitas pelayanan LMDH, pengurus LMDH belum mampu mengelola organisasi LMDH dengan baik, kepemimpinan LMDH belum mencerminkan keterwakilan seluruh unsur yang ada dalam LMDH, manajemen LMDH belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen dengan baik.  Berdasarkan identifikasi masalah bersama disimpulkan bahwa permasalahan yang pokok yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas LMDH dan belum efektifnya program PHBM. Melalui Focus Group Discussion (FGD) dilakukan penyusunan program secara partisipatif yang melibatkan unsur pesanggem (penggarap), LMDH, perangkat desa, dan Perum Perhutani.

c.  Upaya penguatan kapasitas LMDH dapat diakukan melalui restrukturisasi kelembagaan LMDH dan pelatihan manajemen bagi pengurus dan anggota LMDH. Sedangkan peningkatan efektivitas PHBM dapat dilakukan melalui penataan struktur akses dan kontrol SDA hutan, serta pengawasan manajemen LMDH. Berbagai langkah pembaharuan di atas diharapkan mampu membawa program PHBM dan LMDH Desa dampit dalam pengelolaan hutan menjadi mandiri dan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk perubahan taraf hidup pesanggem (penggarap)

Saran-saran

a.  Melihat adanya kesadaran masyarakat  yang ingin  membangun kembali hutannya yang rusak akibat penjarahan , merupakan tahab awal yang baik untuk memantabkan kesepahaman  PHBM karena itu seyogyanya pihak Perhutani secara terus menerus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan  dengan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

b.  Untuk memantabkan pelaksanaan program PHBM perlu adanya jaminan dan  kepastian hukum, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kesalahan persepsi antara kedua belah pihak yang bekerjasama, untuk itu  perlu adanya proses jaminan hukum berupa : kesepakatan kerjasama (MoU) atau perjanjian kerjasama antara Administratur dengan Bupati setempat atau antara Perhutani dengan pihak lain. Nota Kesepakatan Bersama (NKB) yaitu Kesepakatan antara Perhutani dengan desa yang memuat wilayah hutan yang dikelola bersama di desa tersebut, yang memuat secara rinci hak dan kewajiban, berbagi peran, bagi hasil dan sebagainya antara Perhutani dengan Kelompok  yang dilakukan dihadapan notaris sehingga lebih menjamin kepastian hukum.   

    

 Daftar Rujukan

Bakhtiar, Irfan, Sandi Ari CN, (2001) ,Hutan Jawa Menjemput Ajal, Akankah Otonomi Menjadi Solusi, BP Arupa, Yogyakarta.

Faisal, Sanapiah, (1990), Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasinya), Yayasan Asih Asah Asuh, Malang.

Moleong, Lexy J, (1996), Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdikarya, Bandung.

Nasution, S, (1992), Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.

Nugroho, Sigit Sapto, (2003), Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perspektif Hukum, Tesis, Universitas Brawijaya Malang.

Nurjaya, I Nyoman, (1999), Menuju Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang Berorientasi pada Pola Kooperatif: Perspektif Legal Formal dalam Awang, san Afri & Bambang Adi S, (editor), Perubahan Arah dan Alternatif Pengelolaan Sumber daya Hutan perhutani di Jawa, Perhutani & Fakultas Kehutanan UGM, Jogjakarta, Hal. 105-117).

.........., (2001), “Magersari: Studi Kasus Pola Hubungan Kerja penduduk setempat Dalam                                               Pengusahaan Hutan” Desertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia,

.