jurnal hukum

HIBAH TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Sigit Sapto Nugroho¹

¹  Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

Abstract

This study aims to analyze the legal perspective penghibahan land under Act No. 5 of 1960 on the Fundamentals of Agrarian and to determine the factors underlying the grant of land. This study uses normative juridical research (literature study) is a scientific procedure to find the truth based on scientific logic of the normative law. The results suggest the reason someone does penghibahan rights to land because of various things, among others: (1) The person does not have offspring, (2). The person concerned will was not executed after the death, (3) His son was old enough to have the land, (4) The lack of justice in the family.

Keywords: Land Grants, Law

Pendahuluan

Persoalan tanah dalam kehidupan manusia merupakan persoalan yang multi kompleks baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan religius. Hal ini dapat dipahami bahwa, sesungguhnya peranan tanah dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan ini terkait karena tanah dapat diketahui sebagai hak milik yang paling berharga dan masyarakat atau manusia sebagai individu akan mempertahankan hak miliknya yang paling berharga tersebut dari ancaman pihak lain yang ingin memiliki tanah atau bahkan menguasai tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak (Thoyib, 2001:40)

Tanah sebagai bagian dari faktor produksi dan alas kelangsungan kehidupan dan penghidupan manusia, di mana kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah, Bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris hubungan manusia dengan tanah sejak dahulu hingga sekarang menunjukan hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka tanah semakin sempit dan sukar diperoleh. Oleh karena itu sering terjadi sengketa tanah yang bermula dari cara memperoleh tanah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti penyerobotan tanah ataupun peralihan hak atas tanah secara tidak sah, karena obyek spekulasi, obyek pemerasan, ataupun pemilik tanah terlibat perjanjian hutang piutang yang belum lunas. Adanya pandangan tanah sebagai komoditi yang strategis ditujukan untuk tersedianya tanah bagi sektor pembangunan yang tetap memperhatikan ekonomi lemah perlu mendapatkan perhatian(Endang, 1996:95)

Undang-Undang Pokok  Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang Nomor   5   Tahun    1960    dalam    ketentuan    pasal  4   ayat  (1)  dan ayat    (2) dinyatakan bahwa :

(1). Atas dasar hak menguasai negara sehingga yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak  atas permukaan bumi, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

(2). Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Dalam penjelasan  umum UUPA pasal 4 ayat (1) merupakan pelaksanaan daripada yang ditentukan dalam ketentuan pasal 2 UUPA yaitu tentang Hak Menguasai dari Negara, berdasarkan  hak menguasai ini maka menurut apa yang ditentukan dalam pasal 2 UUPA, negara dapat mengatur adanya bermacam-macam hak atas tanah.  Sedangkan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA adalah hak atas tanah yang terdiri atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan  dan lain-lain hak yang ditentukan dengan undang-undang.

Berkaitan dengan hak-hak di atas  khususnya mengenai hak milik di dalam proses peralihan hak tersebut baik melalui jual beli, penukaran, hibah maupun pemberian wasiat didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku seperti yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 26 UUPA  yang berbunyi :

(1)    Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat dan perbuatan-perbuatan lain dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2)    Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dalam perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seseorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesia atau kepada suatu badan hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung  serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Adanya proses peralihan  hak atas tanah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, harus didaftarkan untuk memperoleh kepastian hukum dan sebagai  syarat formal  sebagaimana tertuang dalam Pasal 37  Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang berbunyi :

(1).  Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar,hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Dalam keadaan tertentu sebagaimana  ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan daftar mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak tersebut.

Pasal 38

(1). Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

(2). Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri.

Hibah (pemberian cuma-cuma) adalah suatu pemberian yang dilakukan oeh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya pembagian biasanya dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian atau hibah tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima hibah itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun juga. Berkaitan dengan hibah terdapat beberapa hal yng perlu diperhatikan :

1.      Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk memberian sesuatu barang dengan cuma-cuma  kepada penerima hibah.

2.      Hibah dilakukan antara orang-orang yang masih hidup.

3.      Hibah diisyaratkan dengan akta notaris (syarat formal)

      Dalam hukum adat syarat hibah cukup diucapkan dihadapan kerabat yang disaksikan kepala persekutuan (Lurah/Kepala Desa/ketua Adat).

4.      Hibah antara suami istri selama perkawinan dilarang kecuali barang yang dihibahkan adalah barang bergerak yang harganya tidak terlampau mahal (Nugroho,2010:36)

Adanya  peralihan hak atas tanah karena penghibahan (hibah tanah) yaitu memberian harta sebagian atau keseluruhan kepada seseorang (biasanya masih dalam lingkup satu keluarga/kerabat) di mana pewaris masih hidup sering terjadi dalam masyarakat, di mana perbuatan hukum hibah dilakukan karena berbagai alasan. Antara lain karena tidak memiliki keturunan atau karena alasan adanya kekawatiran kalau wasiat yang diberikan tidak dilaksanakan. Untuk itu seseorang melakukan proses hibah tanah sebagai bagian dari adanya proses peralihan hak atas tanah.

Tujuan Penelitian

      Adapun  tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1.    Untuk menganalisa perspektif hukum penghibahan tanah  berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

2.    Untuk mengetahui  faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya hibah tanah .

Manfaat Penelitian

Penelitian ini hasilnya diharapkan dapat beranfaat :

1.   Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran, baik berupa konsep, pengembangan teori dalam kasanah ilmu hukum khususnya hukum pertanahan dan hukum pewarisan adat.

2.   Untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat pada umumnya, Badan Pertanahan Nasional maupun pihak-pihak yang berkompeten dibidang hukum pertanahan dan hukum pewarisan adat.

Metode Penelitian

Penelitian ini metode yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (studi kepustakaan) yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian ini dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dengan demikian penelitian hukum ini mencakup penelitian atas asas-asas, sistem dan taraf sinkronisasi.

a. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif yang utama adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berupa bahan  kepustakaan yang berwujud (Sunggono, 2002:116).

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

a.   UUD 1945.

b.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

c.   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2). Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya : Hasil karya ilmiah, makalah, dan  sebagainya.

3). Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun perjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

  b. Pengumpulan dan Pengolahan Data

 Setelah data dapat dikumpulkan maka kemudian dilakukan pengelompokan  data dilakukan pembahasan yang didasarkan pada teori-teori yang masih ada dan relevan. Di dalam mencari data, baik yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi kepustakaan . Setelah diperoleh bahan hukum yang diperlukan kemudian dihimpun, diinventarisasi yang sesuai dengan permasalahan yang  dibahas, selanjutnya dilakukan pemisahan berdasarkan relevansi pokoknya.

c.    Analisis Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan dengan lengkap dan di pisah-pisahkan/diklasifikasikan sesuai dengan relevansi pokok permasalahan kemudian dilakukan analisa data secara normatif kualitatif, yaitu untuk membahas bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritik tentang konsep-konsep, kaidah hukum, doktrin-doktrin dan bahan hukum lainnya. Selanjutnya data tersebut dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang utuh dan dituangkan di dalam bahasan dengan sehingga menghasilkan data yang diskriptif analitis.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penghibahan Tanah Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Penghibahan merupakan perjanjian yang digolongkan di dalam perjanjian “ cuma-cuma” , sehingga diartikan  bahwa hibah merupakan perjanjian sepihak. Hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya pembagian biasanya dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian atau hibah tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima hibah itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun juga.

Berkaitan dengan hibah terdapat beberapa hal yang perlu    diperhatikan:

-     Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk memberian sesuatu barang dengan cuma-cuma  kepada penerima hibah.

-     Hibah dilakukan antara orang-orang yang masih hidup.

-     Hibah diisyaratkan dengan akta notaris (syarat formal)

-     Dalam hukum adat syarat hibah cukup diucapkan dihadapan kerabat yang disaksikan kepala persekutuan (Lurah/Kepala Desa/ketua Adat).

-     Hibah antara suami istri selama perkawinan dilarang kecuali barang yang dihibahkan adalah barang bergerak yang harganya tidak terlampau mahal (Nugroho, 2010: 45)

Perjanjian penghibahan hanya dapat dilakukan  apabila si penghibah masih hidup ( di waktu hidupnya ). Hal ini membedakan dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam hibah wasiat atau testament ( Surat Wasiat ) yang baru akan mempunyai kekuatan hukum setelah pemberi wasiat meninggal. Dalam hibah seseorang bukan ahli waris seseorang dapat menerima hibah dan untuk menerima hibah di bolehkan belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tuannya atau walinya.

Menurut pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata menentukan :

“ Bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan dengan formalitas di dalam bentuk  akte notaris” (Subekti, 2004:133)

Tetapi sesudah keluarnya UUPA, maka penghibahan hak milik atas tanah harus di buat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris, di mana PPAT ini pada umumnya dirangkap oleh para notaris. Jadi secara formal hibah harus dilakukan dihadapan notaris untuk  memenuhi syarat formalnya guna menjaga adanya kepastian hukumnya.

Surojo Wigyodipuro (1983:117) menyatakan bahwa :

”Secara hukum adat hibah merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, adalah suatu perbuatan penghibahan (pewarisan, hibah dalam hukum waris adat termasuk pewarisan), yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari harta peninggalan kekayaan semasa pemiliknya masih hidup. Adapun dasar pokok atau motif dari pada penghibahan adalah tidak berbeda dengan motif daripada tidak memperbolehkannya membagi-bagi harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak, yaitu harta kekayaan somah yang merupakan dasar kehidupan materiil yang disediakan bagi warga kerabat yang bersangkutan beserta keturunannya.”

Perlu menjadi perhatian dalam masalah hibah ini adalah penghibahan sebidang tanah kepada seseorang anak merupakan suatu transaksi tanah. Tetapi bukan merupakan transaksi jual beli melainkan suatu transaksi  pengoperan tanah atau peralihan hak atas tanah dalam lingkungan keluarga. Oleh karena merupakan suatu transaksi tanah maka penghibahan  tanah harus dilakukan dengan bantuan kepala desa/lurah supaya perbuatan hukum tersebut menjadi sah dan terang. Dan diteruskan ke notaris untuk proses peralihanannya sehingga terjamin oleh hukum.

 Lain dari pada itu sesuai Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Agustus 1960 Reg. No. 225 k/Sip/1960 tentang hibah ditetapkan sebagai berikut :

1.   Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris.

2.   Hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari sipenghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari si penghibah.

Apabila seseorang akan menghibahkan hak milik atas tanah, maka para pihak yaitu calon penerima dan pemberi hibah datang ke kantor desa setempat dengan membawa surat-surat bukti pemilikan tanahnya dan mengutarakan maksudnya kepada kepala desa atau dengan membuat akta penyerahan hibah dihadapan Kepala Desa.

Setelah itu para pihak dan kepala desa menghadap PPAT atau Notaris  dengan membawa surat-surat sebagai berikut :

1.   Akta hibah (belum ditandatangani para pihak)

2.   Surat pernyataan pemilikan tanah pemohon yang diketahui oleh kepala desa.

3.   Sertifikat hak atas tanah.

4.   Surat permohonan balik nama.

5.   Surat-surat yang diperlukan lainnya

Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, maka diadakan sidang yang dihadiri para pihak ( calon pemberi dan penerinma hibah ) dan para saksi yang menanyakan pada para pihak akan persyaratan tersebut. Apabila tidak ada halangan ( misalnya persengketaan ) dan tak ada keragu-raguan lagi maka diadakan penndatanganan akta tersebut.

Dalam akta hibah ini, berisikan antara lain : Nomor, hari, tanggal, tahun di mana para pihak datang menghadap notaris (PPAT). Dan bagian lain juga disebutkan antara  lain :

1.Mulai hari ini tanah hak dan bangunan serta tanaman yang diuraikan dalam akta ini telah diserahkan kepada yang menerima hibah, yang mengaku pula telah menerima  penyerahan ini dan segala keuntungan yang didapat serta tanaman itu menjadi hak / tanggungan yang menerima hibah.

2. Kedua pihak mengetahui benar apa yang telah dihibahkan itu dan melepaskan dengan segala tuntutan bila kelak terdapat perbedaan luas tanah  dengan hasil pengukuran resmi dari kantor Badan Pertanahan Nasional/kantor Agraria

3. Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak milik ini dipikul oleh orang yang menerima hibah . Setelah akta hibah selesai dibuat, maka Notaris (PPAT) dapat mengurus pendaftarannya sampai memperoleh sertifikatnya. Akan tetapi yang bersangkutan dapat juga mengurusnya sendiri tanpa melalui PPAT.

Setelah akta tersebut dibuat, maka oleh Kepala desa dihadapkan ke notaris (PPAT) atau oleh pihak yang bersangkutan dapat memohon blangko pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan Nasional (Agraria)         setempat. Blangko yang telah diisi dan ditandatangani pemohon di atas materai kemudian dimintakan legalisir pada Camat dan Kepala Desa. Kemudian petugas dari BPN menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran isian. Setelah itu mencatatnya dan membuatkan SKTP ( Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ) yang berfungsi sebagai keterangan status tanah dan segala kedaan serta rincian biaya pendaftaran.

Selanjutnya pemohon mendapat surat bukti tada penerima berkas permohonan sertifikat tanah yang dibubuhi tanda tangan si penerima berkas dan dengan Kantor Pertahanan serta tanggal, tahun penerimaan berkas setelak biaya pendaftaran dibayar dan berkas-berkas pembukuan sudah diterima di Kantor Pertanahan Nasiona serta dibukukan pada daftar isian lalu dibuat daftar pengumuman. Daftar ini dikirim ke Kantor Kecamatan dan Kantor Kepala Desa dalam waktu dua kali dalam dua bulan. Maksud pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat guna mengajukan keberatan-keberatan sehubungan akan diterbitkannya sertifikat tanah atas pemohon di atas. Apabila tidak ada keberatan tentang akan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka dibuat sertifikat hak atas tanah.

Hibah  tanah dalam teori pada dasarnya dilakukan sebagai berikut :

1.   Pemberi dan penerima hibah datang ke Notaris (PPAT) dan menyatakan maksudnya menghibahkan tanah.

2.   Penerima hibah juga dapat membuat surat yang menyatakan ia akan menghibahkan hak atas tanahnya pada orang lain (disebut identitasnya ).

3.   Kemudian untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah si penerim hibah atau lewat notaris (PPAT) mendaftarkan haknya di Kantor Pertanahan setempat.

Karena penghibahan hak milik atas tanah  pada dasarnya memang dapat dilakukan sendiri oleh para pihak termasuk permohonan pendaftaran tanah atas peralihan hak atas tanah tersebut  guna menjamin kepastian   haknya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal  23 ayat (1) UUPA berbunyi sebagai berikut: “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.”

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1)  dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1). Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar,hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana  ditentukan oleh menteri, Kepala Kantor Pertanahan daftar mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetatpi yang menurut Kepala kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak tersebut.

Faktor - Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Hibah Tanah.

Seseorang dapat memperoleh hak milik atas tanah karena hibah, apabila si pemberi hibah dan penerima hibah tersebut  dalam keadaan masih hidup. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat dianalisa sebab-sebab orang  menghibahkan hak milik atas tanahnya dikarenakan alasan sebagai berikut  :

1.   Orang  tidak mempunyai keturunan

Dalam hal ini apabila pemberi hibah tidak mempunyai keturunan, sehingga apabila ia meninggal maka harta bendanya tidak ada mewaris. Atau kalau ia sudah tua tidak ada yang mengurus dirinya dan hartanya, maka sebagai jalan ditempuh penghibahan hak milik atas tanahnya kepada orang lain dengan harapan apabil ia meninggal  atau sudah tua ada orang yang mengurus hartanya juga dirinya.

2.   Orang khawatir kalau wasiatnya tidak dilaksanakan

Dalam hal ini penghibahan terjadi apabila si pemberi hibah khawatir, apabila ia meninggal dunia wasitnya tak dijalankan oleh keluarganya. Maka dengan itu ia menghibahkan tanahnya tersebut, Selagi ia masih hidup.

3.   Anak sudah cukup memiliki tanah

Dalam hal ini penghibahan terjadi apabila pemberi  hibah memandang anaknya sudah memiliki tanah dan memandang anaknya yang lain tidak mempunyai tanah.

4.   Kurangnya keadilan dalam keluarga

Dalam hal ini penghibahan terjadi apabila pemberi hibah merasa khawatir bila ia meninggal akan terjadi persengketaan di dalam keluarganya, maka untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, selagi masih hidup ia menghilangkan semua harta-hartanya.Sehingga setelah ia meninggal sudah tidak ada harta warisan lagi karena sudah dihibahkan semuanya. Dengan demikian setelah ia meninggal sudah ada ketentraman hati dan tidak ada persengketaan mengenai hak atas tanahnya.

Dalam pelaksanaan hibah tanah ini, Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penghibahan hak milik atas tanah, sebab Kepala Desa merupakan pejabat yang mengetahui keadaan di daerahnya dan keadaan pemberi hibah serta status tanah yang  bersangkutan di desanya,. Sehingga setiap penghibahan hak milik atas tanah harus melalui Kepala Desa,. Kepala Desa juga berperan sebgai saksi dalam pembuatan akta penghibahan hak milik atas tanah.

Menurut kenyataan di dalam praktek Kepala Desa merupakan pejabat yang tahu persis keadaan di daerahnya sehingga semua peralihan hak atas tanah di desa selalu melalui Kepala Desa. Kepala desa ini merupaka pejabat yang berperan dalam hal kesaksian pembuat akta penghibahan hak milik atas tanah yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran tanah Kabupaten/Kota

Adapun alasan masyarakat melakukan peralihan hak atas tanah dihadapan kepala  desa  dikarenakan :

1.   Agar perbuatan hukum peralihan hak atas tanah menjadi  terang

          Menurut konsepsi hukum adat bahwa perbuatan peralihan han atas tanah  dikatakan terang jika perbuatan tersebut dilakukan dihadapan kepala desa dan disaksikan oleh beberapa saksi, untuk memastikan perbuatan  bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan melakukan jual beli tanah dihadapan kepala desa , maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terang bukan perbuatan yang gelap (sembunyi-sembunyi).

2.   Dikawatirkan terjadi sengketa.

         Hal ini sangat berkaitan dengan alasan agar memperoleh perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Pada umumnya tanah yang dialihkan itu merupakan tanah yang masih atas nama nenek moyang yang sudah meninggal dunia, sedangkan pihak yang mengalihkan itu adalah ahli warisnya sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, para pihak meminta bantuan kepala desa untuk menyaksikan perjanjian peralihan hak atas tanah tersebut, sehingga penerima hak atas tanah lebih  terjamin dan mendapatkan perlindungan hukum.

3.   Agar memperoleh perlindungan hukum jika terjadi sengketa.

         Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari  dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah  masyarakat disamping adanya unsur kepercayaan juga mereka melibatkan kepala desa  untuk menyaksikan, agar apabila terjadi sengketa  dikemudian hari para  pihak dapat memperoleh perlindungan hukum.

Kesimpulan

1.   Pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena hibah dilakukan di mana si pewaris dan ahli waris dalam keadaan masih hidup, mereka menghadap Kepala Desa  untuk menyampaikan maksud penghibahan yang dituangkan dalam bentuk akta hibah. Adapun alasan masyarakat melakukan peralihan hak atas tanah (hibah tanah) di hadapan Kepala Desa yang kemudian menghadap notaries karena : (1) Agar perbuatan peralihan menjadi terang, (2). Dikawatirkan terjadi sengketa dikemudian hari dan (3). Adanya perlindungan hukum.

2.   Adapun alasan seseorang melakukan penghibahan hak milik atas tanah dikarenakan berbagai hal, antara lain : (1) Orang tersebut tidak mempunyai keturunan, (2). Orang khawatir wasiatnya tidak dilaksanakan setelah meninggal, (3) Anaknya sudah cukup mempunyai tanah, (4) Kurangnya keadilan dalam keluarga.

Saran-Saran

1.   Pelaksanaan peralihan hak atas tanah termasuk penghibahan tanah mestinya dilakukan dihadapan Notaris  sehingga memenuhi syarat formal dan didaftarkan terhadap peralihan hak tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukumnya.

2.   Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran tanah  dengan melakukan penyuluhan dan penerangan hukum sehingga masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, (2002), Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta.

Endang Suhendar, (1996), Tanah Sebagai Komoditi Strategis, ELSAM, Jakarta.

Subekti, (2004), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sigit Sapto Nugroho, (2010) Diktat Hukum Waris Adat, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, , Tidak dipublikasikan.

Surojo Wigjodipuro, (1983), Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gung Agung, Jakarta.

Thoyib Sugiyanto, (2001),  Hukum Agraria, Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah